Kepala BPS: Gandeng BSSN, Data Pribadi Sensus Ekonomi 2026 Dijamin Aman

Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. untuk mendukung tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan kolaborasi antar lembaga ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat yang dihimpun selama proses SE 2026.

Kolaborasi itu mencakup penguatan keamanan siber, keandalan infrastruktur digital, serta perlindungan keamanan data pribadi. Kemudian setelah terkumpul, seluruh data pribadi masyarakat akan disimpan di server internal khusus BPS.

Langkah ini menjadi upaya pemerintah untuk menjawab tantangan transformasi digital, salah satunya adalah ancaman serangan siber seperti peretasan.

“Kami punya server khusus karena ini adalah data pribadi bangsa Indonesia, gitu kan. Kami simpan di dalam server BPS yang akan kami jaga keamanan dan kerahasiaan datanya,” ujarnya kepada Bisnis di Kantor BPS, Jakarta, dikutip Jumat (24/7/2026).

Di sisi lain, Amalia menegaskan komitmen BPS dalam menjaga kerahasiaan data relevan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menyatakan penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

Lebih lanjut, Amalia juga menegaskan pelaksanaan SE 2026 turut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dia menyatakan hasil akhir sensus hanya akan disajikan dalam bentuk data agregat atau kelompok.

Artinya, identitas atau data pribadi responden seperti nama perorangan atau usaha individu tidak akan dipublikasikan.